Subang, Online_datapublik.com - Penyaluran bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah kembali menuai sorotan. Dugaan ketimpangan distribusi dan ketidaktepatan sasaran di lapangan menjadi sorotan serius, sebagaimana dialami oleh dua lansia di Desa Gambarsari, Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang, Jawa Barat.
Kakek Dakri (73), seorang tuna netra yang tinggal sebatang kara di Kampung Jayasari RT 10, hidup dalam kondisi memprihatinkan. Ia menempati sebuah gubuk reyot yang tidak layak huni, berlantai tanah, dan hanya beralaskan tikar lusuh.
Saat ditemui awak media ondatapublik.com pada Senin (23/6), Dakri mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2025, dirinya sama sekali tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah.
“Tahun 2024 kakek masih beberapa kali dapat bantuan beras, tapi sejak 2025 sampai sekarang sudah tidak pernah lagi. Sementara tetangga yang punya sawah dan mobil masih dapat bantuan. Kakek buta, miskin, tapi malah tidak diperhatikan,” ujar Dakri dengan nada sedih.
Nasib serupa dialami oleh Kakek Sena (82), warga Kampung Karajan RT 03, Desa Gambarsari. Ia mengaku belum pernah sekalipun menerima bantuan dari pemerintah. Saat ini, Sena terpaksa menumpang di rumah anaknya karena rumah yang ia miliki roboh dan belum bisa diperbaiki.
“Kakek belum pernah sama sekali dapat bantuan. Padahal rumah roboh, nggak punya tempat tinggal sendiri. Tapi malah orang-orang yang punya sawah hektaran yang dapat. Padahal kakek punya KTP dan KK sendiri,” katanya dengan nada kecewa.
Kisah Dakri dan Sena mencerminkan carut-marutnya penyaluran Bansos di lapangan. Mereka yang seharusnya layak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), justru terabaikan. Dugaan praktik nepotisme dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan pun menguat.
Program-program seperti PKH Lansia, BLT Dana Desa, dan BPNT seolah tidak berdampak bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Padahal, Dakri dan Sena memiliki kriteria sebagai penerima bantuan, baik secara administratif maupun dari sisi kondisi ekonomi dan sosial.
Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi bantuan sosial agar lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Penulis: WS
